JOMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Jombang menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Panglungan, PDAM Tirta Kencana dan Perusda Aneka Usaha Seger, Senin (18/01/2021).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menyikapi pergantian direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sampai saat ini belum ada capain yang maksimal, Baik itu perihal rencana kerja maupun capaian yang telah diraih terhitung setahun terakhir.
“Sejak ditetapkan setahun yang lalu, kami sudah mengirim surat untuk meminta kejelasan BUMD. Namun hingga hari ini, kejelasan tadi belum ada,” papar Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi, Senin,(18/01/2021).
Dalam hearing ini, yang dihadiri langsung oleh pimpinan DPRD, serta pimpinan komisi B. Secara khusus membahas kejelasan Perusda, utamanya terkait kinerja direktur baru.
“Yang ingin kami ketahui yakni progres yang telah dicapai oleh pimpinan baru. Rencana kerja yang bakal atau yang telah dilakukan, serta persiapan audit independen,” jelasnya.
Diurai Ketua Dewan, upaya ini dilakukan seiring rencana Pemerintah Kabupaten Jombang yang bakal menyuntikkan anggaran kepada Perusda PDAM Tirta Kencana sebesar 10,3 miliar.
Maka sebelum rencana tadi menjadi Raperda, audit independen harus terlebih dulu dilakukan. “Sebab yang digunakan merupakan uang Negara, jadi harus ada audit independen terlebih dulu.
"Maka sebelum rencana penyertaan modal dilakukan, kami ingin benar-benar mengetahui secara pasti progres yang telah didapat,” tegasnya.
Mengacu pada penyertaan modal sesuai dengan Perda 11 Tahun 2019, tercapai angka 100 miliar. Namun sampai saat ini, baru diterima sebesar 46 miliar oleh Perusda PDAM.
Dengan kondisi ini, sudah tentu tidak dapat berbuat banyak. “Dari perusda yang bakal diberikan penyertaan modal, baru PDAM Tirta Kencana. Itupun hanya 46 miliar, dari yang awalnya sebesar 100 miliar,” teranganya.(Gono)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi