JOMBANG - Uang saku yang didapat anggota dewan saat melakukan perjalanan dinas bakal dipangkas. Besarannya bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan yang selama ini diterima.
Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengatakan, memang untuk hal ini menjadi perbincangan seluruh DPRD maupun ASN di Seluruh Indonesia.
Hal itu menyusul adanya Peraturan Presiden 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dengan adanya kebijakan itu, maka uang saku yang bakal didapat anggota dewan turun drastis.
Bahkan, jika dibandingkan dengan uang saku selama ini menurun lebih dari 75 persen.
Data yang himpun, dalam setiap kegiatan kunker, anggota DPRD Jombang mendapat jatah UH (uang harian). Anggota biasa sebesar Rp 1,2 juta untuk kunker dalam provinsi.
Sementara jika tujuannya luar provinsi UH yang dapat mencapai Rp 2,1 juta.
Berbeda lagi dengan UH yang diterima pimpinan atau ketua.
Mereka akan menerima lebih besar. Jika luar provinsi sebesar Rp 3 juta dan untuk dalam kota Rp 1.350.000.
Setelah penerapan perpres 33/2020 nanti, maka biaya perjalanan dinas atau uang saku dewan akan dikepras.
Misal uang saku kunker dalam provinsi dari sebelumnya Rp 1,2 juta turun menjadi Rp 410 ribu, sedangkan uang saku perjalanan dinas dalam kota turun menjadi Rp 160 ribu.
”Karena yang terdampak tidak hanya DPRD semuanya terdampak mulai dari bupati, wakil bupati, wali kota dan wakilnya serta kepala dinas,” katanya.
Ia menambahkan, karena ini menjadi Peraturan Presiden harus dijalankan. ”Kita tidak bisa menolak dan berbuat apa-apa,” ungkapnya.
Kendati demikian, dirinya meyakini meski sudah ada pengurangan uang harian pada perjalanan dinas. Kinerja sebagai wakil rakyat tidak akan terganggu.
”Untuk kinerja tetap bisa maksimal. Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Mas’ud.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi