default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Kasus OTT Pungli Sertifikasi Situbondo, Bang Ipoel: Saya Pesimis

Kasus OTT Pungli Sertifikasi Situbondo, Bang Ipoel: Saya Pesimis
Peristiwa Daerah
Ketum GP SAKERA Syaiful Bahri alias Bang Ipoel.
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

SITUBONDO- Perkembangan  Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) terhadap 2 oknum kasek berinisial D dan A di lngkungan Dispendikbud Korwilcam Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Rabu (4/12/2019) pagi dinilai membikin rasa pesimistis bagi Ketum GP SAKERA Syaiful Bahri.

Kepada suaraindonesia.co.id, lelaki yang akrab dipanggil 'Bang Ipoel' ini menyatakan bahwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) bukanlah hal yang mudah karena banyak unsur yang harus terpenuhi di antaranya harus ada pelaku dan korban, ada bukti fisik uang yang disetorkan dan juga syarat lainnya. Menurutnya, hal ini terbilang sukses karena semua unsur sudah terpenuhi.

Namun rasa pesimis menghampiri sosok yang memberikan informasi dan laporan kepada Tim Saber Pungli Polres Situbondo tersebut. 


”Saya mempunyai alasan tersendiri kenapa saya merasa pesimis, bukan dengan kinerja aparat kepolisian untuk mengungkap tindak pidana ini tapi justru kepada kejaksaan. Karena setiap tindak pidana baik itu tentang pidana umum dan khusus unsur 2 APH ini tidak dapat dipisahkan, Polisi sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut," ucapnya pada Kamis (5/12/2019).

”Ada beberapa hal yang membuat saya pesimis. pertama adalah ketika saya melihat video rekaman pernyataan Ketua PGRI Situbondo yang saat dilakukan penangkapan. Ketua PGRI secara garis besar mengatakan bahwa penarikan uang sertifikasi ini tidak hanya terjadi di kecamatan Asembagus namun juga semua guru yang mendapatkan sertifikasi seluruh Situbondo dan Kejaksaan Negeri Situbondo sudah pernah diundang terkait penarikan uang sertifikasi dan ini termasuk dalam kontribusi organisasi," tandasnya.

Di samping statement dari Ketua PGRI, imbuh Bang Ipoel,  ketika  menanyakan perkembangan OTT tersebut ternyata hingga 1 x 24 jam Status 2 koordinator masih saksi dan setelah ditelusuri ternyata kendala menaikkan status tersangka karena setelah gelar dan ekspos kejaksaan tidak menerima jika status dinaikkan.

"Status terlapor tidak dinaikkan dengan syarat yang menurut saya mengada-ada karena meminta saksi dari korban yaitu guru, apakah ada yang merasa di paksa, ini kan lucu, ” ujar Bang Ipoel.

Lalu apa yang kemudian dapat dijadikan dasar? Pria ini mengatakan bahwa hal itu menggunakan dasar hukum yang ada yakni UU Tipikor terkait dengan pungli, pasal 12 huruf e, f, karena alasan kejaksaan adalah kata yang tercantum dalam huruf e yaitu tentang 'memaksa', bunyi lengkapnya dalam huruf e adalah: "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ”.

"Lalu, kata 'memaksa' inilah yang dijadikan alasan oleh kejaksaan agar penyidik mampu menghadirkan korban yang merasa dipaksa,  jika tidak maka kasus ini tidak bisa dilanjutkan, itu yang kami dapat dari sumber di Polres Situbondo. Padahal dalam kasus yang masuk ranah korupsi bukanlah masuk dalam delik aduan sehingga tidak harus ada korban, dan seharusnya kejaksaan juga harus memahami Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'memaksa'  berasal dari kata paksa yang artinya mengerjakan sesuatu padahal tidak mau sedang kata 'memaksa' artinya memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa jadi jelas ' 'memaksa' ini menyangkut tentang subyek pelaku," ulasnya.

Berbeda dengan kata 'terpaksa ( dipaksa )' yang artinya berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; mau tidak mau harus; tidak boleh tidak, dimana dalam kalimat di huruf e tidak ada kata harus ada yang dipaksa atau terpaksa.


”Belum lagi jika dimasukkan ke pasal 12 huruf f yang berbunyi : "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang". Dan dari bukti percakapan di group WhatsApp KKKS Asembagus sangat jelas dikatakan oleh koordinator yang ditangkap tim saber, ada ungkapan menagih kewajiban untuk segera membayar seakan- akan guru sertifikasi memiliki hutang kepada koordinator sehingga terpenuhinya unsur di huruf f tersebut, ” terangnya.

”Ini yang juga menyebabkan saya semakin pesimis kepada kejaksaan meskipun ini hanya sebuah asumsi saya saja. Setelah saya mengirim screenshot tagihan koordinator kepada Kasipidsus sekitar pukul 13.00 WIB Hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, beberapa menit kemudian group WhatsApp KKKS Asembagus langsung dihapus oleh admin, aneh kan,” ungkapnya.

Ternyata atas alasan itulah, dia meragukan jika kasus ini akan berlanjut. Namun dirinya mengucapkan terima kasih kepada Tim Saber Pungli Polres Situbondo.

"Sungguh saya apresiasi, saya tidak akan diam, saya akan berjuang agar kasus ini terungkap. Coba kita bayangkan berapa ratus juta rupiah yang diraup oleh oknum pejabat dari sekian ratus guru di seluruh Kabupaten Situbondo ini. Bahkan ada penarikan hingga 1,5 juta untuk satu guru. Saya berharap seluruh APH di Situbondo ini bekerja profesional sehingga keadilan benar benar dirasakan di kota ini, padahal dengan OTT ini akan menjadi pintu APH bisa membongkar semua praktek pungli di kota ini, ” pungkas Bang Ipoel. (*)


Kontributor : Sarwo Edy
Editor : Irwan Rakhday
Publisher : Arifin
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar