JOMBANG, Suaraindonesia.co.id - Menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024, Polres Jombang memetakan kawasan rawan di Kota Santri ini. Polisi memetakan 7 desa masuk daerah rawan karena lokasi terpencil dan 2 desa rawan bencana.
Data Polres Jombang, desa rawan karena terpencil antara lain; Desa Klitik dan Desa Jiporapah Kecamatan Plandaan, Desa Kromong, Desa Cupak dan Desa Asem Gede Kecamatan Ngusikan, Desa Sambirejo dan Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam. Sementara, daerah rawan Bencana Banjir yaitu Desa Kademangan dan Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung
Untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik dan kerawanan politik pada pemilu tahun 2024, Polres Jombang menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota). Kegiatan itu dilaksanakan di Stadion Merdeka Jalan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Jombang, Senin (16/10/2023) sore.
"Dengan gelaran simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) diharapkan setiap tahapan Pemilu 2024 di Jombang berjalan aman, lancar kondusif," kata Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi
Menurut AKBP Eko, Polres Jombang telah menyiapkan 386 personel untuk pengamanan pemilu. Simulasi ini melibatkan berbagai unsur baik dari kepolisian, TNI, Linmas, Satpol-PP dan Damkar juga dilibatkan dalam latihan sispamkota tersebut.
Tampak hadir juga jajaran Forkopimda kabupaten Jombang , KPU Jombang Bawalsu Jombang dan para tamu undangan dari berbagai macam unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama , perguruan pencak silat menghadiri acara ini.
Dalam kegiatan ini juga di dilaksanakan tanda tangan serta ikrar pemilu damai yang di bacakan oleh anggota KPU Jombang dan diikuti oleh tamu undangan.
Kapolres Jombang mengatakan, kegiatan sispamkota juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan personel gabungan Polri, TNI serta Pemda selama menjelang, pelaksanaan hingga sesudah Pemilu 2024.
"Pada Sispamkota, diharapkan semua peserta bisa melaksanakan tugasnya sesuai SOP dalam pengamanan dan tindakan kepolisian sebagai upaya pencegahan sampai penegakan hukum," katanya.
Dalam peragaan, personel gabungan TNI, Polri dan Linmas memperagakan melakukan patroli bersama dalam menjaga kamtibmas.
"Sispamkota ini merupakan simulasi tahapan yang menunjukkan gambaran apa yang harus dilakukan oleh petugas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Karenanya, petugas TNI, Polri, maupun pemerintah daerah diharapkan siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu," kata AKBP Eko Bagus
Eko menambahkan dalam kacamata kamtibmas, pemilu 2024 memiliki kompleksitas kerawanan. Peningkatan intensitas kegiatan politik itu tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan.
Diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoaks dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.
"Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Mantap Brata Semeru 2024," imbuhnya.
Operasi Mantab Brata Semeru 2024 tersebut diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
"Kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan pemilu tahun 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai," ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Jombang Sugiat sangat mengapresiasi kegiatan Sispamkota yang diinisiasi Polres Jombang dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Ia berharap pelaksanaan Pemilu nantinya bisa berjalan aman dan kondusif.
"Saya sebagai Penjabat Bupati Jombang berterima kasih kepada Bapak Kapolres Jombang yang telah menginisiasi adanya Simpamkota untuk pengamanan Pemilu 2024.
Harapannya Pemilu di Jombang nanti berjalan dengan baik, jujur dan adil. Kemudian dari keamanannya bisa berjalan baik dan kondusif," ucapnya.
Pj Bupati Jombang memastikan, seluruh ASN di Jombang akan bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berkomitmen akan terus mengedukasi seluruh ASN dan pegawai di lingkup Pemkab Jombang agar tetap netral.
"Sesuai undang-undangnya ASN harus netral. Kita terus melakukan edukasi ke para ASN, kita imbau dan sosialisasikan. Jika ada yang tidak netral akan kita beri sanksi," pungkasnya.(*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Danu Sukendro |
Komentar & Reaksi